Selasa, 13 November 2012

Syarat Wali Nanggroe (Tidak) Ringan: Seharusnya


Keberadaan Wali Nanggroe yang merupakan amanah dari MoU Helsinki yang ditandatangani di Helsinki Finlandia dan kedudukan Wali Nanggroe diatas Gubernur. Wali Nanggroe diberikan penghormatan sebagai pemimpin spiritual yang disegani oleh semua komponen. Baik disegani oleh masyarakat, Gubernur maupun Anggota Dewan serta pejabat pemerintahan lainnya dan Wali Nanggroe merupakan alat pemersatu seluruh rakyat Aceh yang beragam etnis. Baik itu Aceh pesisir, dataran tinggi gayo, tamiang, kluet dan sebagainya. Bagi semua etnis yang tinggal di Aceh, Wali Nanggroe menjadi tempat sandarannya,(Tgj, 12 Nov12).
Pengesahan Lembaga  Qanun Wali Nanggroe oleh DPRA pada Jumat 2 Nov 12, telah menuai pro-kontra dari beragam komunitas di Aceh maupun mancanegara terutama mereka yang berdarah Aceh. Tentunya ada yang mendukung, dan ada juga yang menolak dengan beragam alasannya masing-masing. Penolakan terhadap qanun tersebut secara garis besar penulis simpulkan adalah karena dua hal utama yaitu adanya rasa diskriminasi terhadap suku minoritas dan tidak memasukkan komponen manpu baca Al-Quran sebagai salah satu syarat menjadi wali Nanggroe.
Kelompok pro dan kontra terhadap Qanun Wali Naggroe yang telah Qanun LWN yang disahkan tersebut, penulis juga dapat melihat beberapa pakar hukum, aktivis hingga sekelompok pribadi masyarakat yang merakan adanya pen-difungsian Al-Quran dalam Qanun. Bahkan satu Lsm yang menamakan dirinya Gayo Mereka memandang QWN tersebut sangat diskriminatif, terutama pada wajib berbahasa Aceh untuk menjadi Wali Nanggroe. Terkesan QWN hanya menjadi kepentingan tirani mayoritas di Aceh.
Oleh Karena itu perlu kiranya untuk dievaluasi. dan penulis juga mencatat diantara kelompok pendukung Qanun seperti yang telah disahkan tersebut “hanya” perwakilan dari DPRA yang juga sebagai pihak yang telah membidani lahirnya Qanun dan DPP GISA yang diketuai oleh Tgk. Mukhtar Syafari.

Tulisan ini tanpa bermaksud mendukung atau menolak salah satu golongan, tetapi sebagai curahan hati penulis terhadap “kericuhan” dalam Qanun Lembaga Wali Naggroe  yang  memiliki peranan posisi yang tinggi dalam sistem pemerintahan di Aceh dan memiliki kewibawaan sebagai wali yang sebenarnya dan tentunya diharapan seorang Wali Nanggroe tidak hanya menguntungkan sebagian golongan dan menjadi parasit bagi golongan lainnya.
Wali dalam Islam 
Istilah Wali dalam Islam dikenal juga sebagai sebutan bagi orang yang memiliki kemuliaan yang tinggi dan begitu "dekat" dengan Allah sang pencipta dengan ibadah dan nilai-nilai spritual yang mereka miliki hingga dikenal istilah "Waliyullah". Bahkan Al Yusi dalam Hasyiyah Kifayat Al Awam menukilkan satu pandangannya tentang kriteria seorang wali dengan 4 syarat yang dimilikinya.
Pertama, seorang wali adalah orang yang mendalam pemahamannya (Al-Arif) dengan ushuluddin (pondasi agama). Karena dengan ketentuan pertama ini seorang wali bukanlah sebatas orang bertuhan semata, tetapi memiliki pemahaman tauhid yang tinggi yang dapat membedakan adalah yang haq dan bathil dalam tauhid.
Kedua, seorang wali itu disyaratkan mendalam pengetahuannya tentang hukum syariat baik itu bersifat naqli tekstual yang bersumber langsung dari al-Quran dan Hadist maupun analisis hukum yang bersifat ijtihadi. Dari syarat ini seorang wali itu dapat menjadi mujtahid yang memahami kaidah kaidah ijtihad yang dapat mengayomi masyarakat untuk memberikan solusi hukum yang dibutuhkan oleh mawla (warga) nya. Syarat ketiga, seorang wali bersifat dengan sifat yang mulia seperti war'a dan bersifat Ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Tentunya Wali ini harus mendalami serta mengalamalkan dasar dasar tasawuf yang matang. termasuk di dalamnya adalah memiliki kewibawaannya.
Meskipun bersifat dengan sifat terpuji merupakan hal yang khafi (tersembunyi), tetapi implementasi sifat terpuji ini dapat dinilai dari kesehariannya, dalam berbicara berpakaian, bertinggkahlaku dan beraktifitas dalam kesehariannya. Tentunya seorang wali dapat mcerminkan diri sebagai uswatun hasanah (panutan ummat) bagi rakyatnya.

Selanjutnya yang keempat, seorang wali senantiasa bersifat dengan sifat al khauf. Maksudnya sentiasa merasa Allah selalu mengawasinya dan tentunya jika selalu di awasi oleh Allah, seorang wali itu akan bertugas dalam ke-waliannya dengan penuh hati-hati sesuai dengan petunjuk Allah swt..
Qanun Wali Nanggroe Aceh
Jika merujuk pada pendapatnya Al Yusyi di atas,bagaimana dengan konsep Wali Nanggroe yang ada dalam qanun di Aceh? Sudah sesuaikah dengan konsep di atas? Kemudian, perlukah kemampuan membaca Al Quran dijadikan salah satu syarat menjadi Wali Nanggroe di Aceh? Dalam hal ini, saya hanya mempunyai pandangan, bahwa sekarang ini disaat seluruh calon pemimpin diuji kemampuan Qurannya, mengapa menjadi Wali tidak diuji juga?
Apalagi untuk terwujudnya empat syarat di atas, mestilah mereka mampu dengan Al Quran, karena disaat empat hal yang disyaratkan di atas sukar untuk dibuktikan dengan kasat mata, maka tentunya dengan diuji kemampuan Al Quran, seorang Wali Nanggroe akan dapat dilihat keterwakilan empat syarat di atas.

Menurut hemat penulis sebenarnya tawaran dimasukkannya syarat mampu baca al-qran sudah ditawarkan fraksi Demokrat, PKS dan PPP  sebagiamana yang penulis tangkap dari Acehkita.com “Beberapa kajian mereka diantaranya adalah mengenai persyaratan Calon Wali Nanggroe dalam Bab V Bagian satu Paragraf 1 Pasal 69. Dalam Bab tersebut,mereka mengusulkan untuk menambah tiga huruf setelah huruf j, yaitu huruf k; l; dan m, yaitu tidak pernah melakukan perbuatan tercela, mampu membaca Kitab Suci Al Quran dengan tartil, dan mampu menjadi Imam dan Khatib pada Shalat Jumat”.

Sebenarnya, ringannya syarat Wali Naggroe  dalam Qanun Aceh adalah hal yang jelas terbaca apalagi dalam opini Tgk Mukhtar Syafari (Serambi, 12 Nov) menyebutkan “kurang relevan kalau syarat pemimpin Aceh cuma bisa membaca Alquran sementara syarat kemampuan memahami ajaran Islam tidak ada, seperti kemampuan membaca dan memahami kitab gundul klasik (tanpa baris) seperti kitab al Bajuri, Fathul Muin, Mahalli dan sejenisnya, karena di sinilah akan mudah didapatkan ilmu yang aplikatif dan mudah diamalkan. Atau syarat kemampuan membaca kitab Jawi yang muktabar seperti kitab lapan, khifayatul awam”.
Dan sebagai sebuah solusi penulis rasa jika memang yang yang lebih berat tidak dimasukkan dalam persyaratan wali Naggroe kenapa tidak kemampuan mampu baca al-Quran sebagai solusi awal untuk menengahi polemik yang terjadi terkait dengan kekisruhan dalam menerima dan tidaknya Qanun LWN yang telah disahkan oleh DPRA.
Terlepas dari itu semua, penulis sangat menyanyangkan pernyataan ketua DPP-GISA dalam opini yang berjudul “Ringannya Syarat Wali Nanggroe” yang menilai bahwa ditolaknya qanun Wali Naggroe yang tidak mencantumkan Mampu baca al-quran adalah sebagai sebuah kepentingan politik semata, bukan murni cinta Al-quran, penulis rasa ini adalah kesimpulan tanpa analisa, tetapi malah kelompok kontra lah yang merasakan bahwa GISA mendukung Qanun tersebut atas dasar muatan “kepentingan” bukan murni membela qanun.
Karena penulis melihat sebagai kelompok intelektual, seharusnya GISA dapat menganalis ulang tujuan kelompok yang menolak Qanun Wali Naggroe sebnarnya adalah murni menjaga wibawa sebuah Qanun Wali Naggroe yang lebih bermartabat dengan dimasukkannya test mampu Al-Quran. Dan juga penulis menilai bahwa protes terhadap Qanun Wali Naggroe adalah karena muatan subtansi qanun yang masih belum komplit, bukan menolak Qanun secara seutuhnya.

*** Opini ini pernah dimuat di www.suaraaceh.com

0 comments: